Semarang, 7 Mei 2026 – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, serta Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Undip menjadi tuan rumah bagi kegiatan workshop regional yang berkolaborasi dengan UNESCO Jakarta, dengan dukungan dari AMIC dan Civic Tech Lab. Dengan mengusung tema “Internet for Trust: Toward Guidelines for Digital Platform Governance Regional Workshop Capacity Building Workshops for Regulators, Digital Platforms, and Civil Society in Southeast Asia”, forum tiga hari ini (6-8 Mei 2026) di Auditorium Kampus FISIP Undip, Tembalang, menjadi salah satu momentum krusial untuk mendiskusikan kerangka kerja tata kelola platform digital yang responsif terhadap hak asasi manusia, akuntabilitas, transparansi, serta inklusivitas di kawasan Asia Tenggara, terutamanya mendorong kontribusi multipihak dalam menyusun modul atau toolkit panduan operasional di regional ASEAN.
Kekhawatiran global terhadap bahaya ekosistem digital saat ini menjadi salah satu topik utama dalam diskusi pembuka. Langkah kolaboratif ini ditujukan untuk memetakan problematika yang terjadi di ranah digital, mulai dari maraknya misinformasi dan disinformasi, ujaran kebencian, bias algoritma yang berdampak pada pemilu, siber-kekerasan, serta minimnya transparansi platform digital global. Tantangan di kawasan ASEAN cukup pelik karena sebagian besar negara di kawasan ini berposisi sebagai konsumen utama produk teknologi internasional, sehingga urgensi untuk merumuskan tata kelola digital yang berkeadilan, inklusif, dan mampu melindungi hak-hak mendasar masyarakat sipil siber menjadi hal yang mendesak.
Kolaborasi antaranegara diwakili oleh kehadiran pembicara utama dari beberapa negara di Asia Tenggara, perwakilan dari Uni Eropa, serta dari badan-badan internasional seperti UNESCO, AMIC, dan Civic Tech Lab. Selain itu, keterlibatan perwakilan dari berbagai kementerian/lembaga terkait di Indonesia seperti Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi I DPR RI, para akademisi, perwakilan platform digital siber internasional, organisasi masyarakat sipil (CSO), serta jurnalis memperkuat komitmen aksi multipihak demi mewujudkan lingkungan tata kelola platform yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan yang inklusif.
Melalui diskusi kelompok kerja (working group session), para peserta mengidentifikasi kesenjangan regulasi lokal, tantangan operasional platform digital dalam menegakkan moderasi konten lokal yang peka konteks budaya, serta strategi penguatan literasi digital bagi masyarakat sipil. Rekomendasi-rekomendasi taktis yang dihasilkan dari forum regional ini akan diajukan sebagai masukan penting dalam proses penyusunan toolkit tata kelola platform digital tingkat regional Asia Tenggara yang sedang diinisiasi oleh UNESCO.
Wakil Rektor Komunikasi dan Bisnis Undip, Wijayanto, Ph.D., menekankan arti penting dari kemitraan strategis ini. “Kerja sama FISIP Undip dan UNESCO ini merupakan salah satu komitmen nyata kampus dalam merespons dinamika global yang berdampak langsung pada masyarakat siber di Indonesia. Melalui forum ini, akademisi tidak lagi berada di menara gading, namun secara aktif mengawal penyusunan kebijakan publik yang berdampak pada keselamatan dan kemaslahatan publik di ruang digital,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI, Nezar Patria, mengapresiasi upaya penguatan tata kelola platform yang transparan dan akuntabel ini. Beliau menekankan bahwa arah regulasi ruang siber di Indonesia ke depan akan fokus pada penguatan ekosistem tata kelola yang inklusif, transparan, dan mampu memitigasi risiko disinformasi, tanpa mencederai hak kebebasan berekspresi masyarakat.
Forum ini juga dihadiri oleh figur penting lainnya, di antaranya Ketua Bawaslu RI Dr. Rahmat Bagja, yang menyoroti urgensi tata kelola platform digital siber dalam mengawal proses demokrasi bebas hoaks dan disinformasi menyongsong Pemilu 2029 mendatang. Selain itu hadir pula Amelia Anggraini (Anggota Komisi I DPR RI), Danny Ardianto (Head of Government Affairs and Public Policy YouTube Indonesia & Southeast Asia), Dr. Sander Happaerts (Komisi Lingkungan dan Digital Uni Eropa), serta Prof. Chandrabhanu Pattanayak (Centurion University).
Melalui hasil rumusan dari workshop regional ini, diharapkan dapat lahir sebuah panduan tata kelola siber yang taktis, berkeadilan, dan mampu diimplementasikan secara kolaboratif oleh seluruh pemangku kepentingan di negara-negara Asia Tenggara demi terciptanya internet yang sehat, aman, dan dapat dipercaya bagi publik.